Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Hal ini disampaikan Wapres saat melakukan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang menandai langkah baru dalam gerakan nasional rehabilitasi mangrove di Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB, Wapres disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Sebelum kegiatan penanaman, Wapres menerima paparan singkat tentang kondisi ekosistem mangrove dan upaya pemulihan pesisir yang tengah dilakukan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Wapres berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan setempat yang aktif di kawasan pesisir. Mereka menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian mangrove, seperti ancaman abrasi dan keterbatasan akses pembiayaan untuk kelompok konservasi.

“Ini luar biasa, Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” ujar Wapres.

Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove di area pesisir Ketapang. Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol semangat kolaborasi lintas generasi dalam menjaga alam.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, Wapres memberi perhatian besar terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove nasional yang mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, terbesar di dunia. Dari total tersebut, sekitar 750 ribu hektare kawasan diketahui mengalami degradasi dan memerlukan rehabilitasi segera.

“Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi parah,” ujar Hanif.

Hanif menambahkan, Wapres juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang telah direncanakan seluas 800 ribu hektare di seluruh Indonesia.

“Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp 2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13 ribu hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” tambah Hanif.