Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah terus memperluas akses layanan publik melalui pembangunan infrastruktur pos di daerah terpencil.

Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) resmi beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembukaan KCP LPU baru ini merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat distribusi BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penambahan 92 KCP LPU ini juga kita harapkan bisa segera menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Meutya dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (10/11/2025). 

"Bulan Oktober kemarin, Bapak Presiden telah menugaskan bahwa ada 35 juta keluarga penerima manfaat yang diharapkan per akhir November sudah dapat menerima BLT-nya," jelasnya. 

Dengan tambahan tersebut, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

Meutya berharap, kehadiran kantor-kantor baru ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

"Harapannya ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh dan akhirnya kantor pos di wilayah itu bisa mandiri, tidak lagi harus dibantu pemerintah," katanya. 

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menjelaskan bahwa program KCP LPU merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah menjaga kehadiran layanan publik hingga wilayah paling terpencil.

"Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, mungkin PT Pos Indonesia tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal ini tetap berjalan," jelas Haris. 

Haris menambahkan, PT Pos Indonesia tengah mengembangkan inisiatif "KCP LPU Merdeka" agar setiap kantor dapat mandiri secara finansial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, alokasi dananya bisa dipakai untuk membuka layanan baru di daerah lain," katanya. 

Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT Pos Indonesia dalam memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat penyaluran bantuan sosial, dan menghadirkan layanan pos yang inklusif, berkeadilan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program ini juga sejalan dengan visi "Indonesia Terhubung 2045", yang menargetkan pemerataan layanan publik digital dan sosial hingga ke tingkat desa.