Jakarta, tvrijakartanews - Kebangkitan ekonomi biru menjadi fokus strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan garis pantai yang luas dan kekayaan hayati laut yang melimpah, sektor maritim nasional terus menarik minat dunia usaha. 

Sebagai negara maritim terbesar kedua di dunia, Indonesia berada pada posisi penting untuk memimpin transformasi ekonomi biru global.

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Blue Ocean Strategy Fellowship 2025 bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) menyelenggarakan forum strategis yang mempertemukan pemimpin bisnis, regulator, akademisi, dan komunitas inovator. Forum ini bertujuan merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Di tahun ketiganya, Blue Ocean Strategy Fellowship menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Distinguished Fellow. Program ini melibatkan perusahaan dari sektor perikanan, agribisnis, digital, energi, logistik, dan industri kreatif yang memiliki ketertarikan pada peluang ekonomi biru.

Setelah sebelumnya menggelar Kuliah Umum bagi ratusan mahasiswa dan pemuda, forum bisnis bertajuk "Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystem" digelar pada Jumat (28/11) di Fairmont Jakarta. Inisiatif ini merupakan kolaborasi Sampoerna University, School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, dan Blue Ocean Academy.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Dalam sesi utama, Menteri Trenggono menegaskan pentingnya komitmen dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut.

KKP mengusung lima kebijakan ekonomi biru, yaitu :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

2. Menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota 

3. Mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan

4. Mengawasi dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5. Melakukan penanganan sampah plastik di laut. 

"Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Menteri Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan, pembangunan ekonomi biru merupakan komitmen moral yang harus dijalankan bersama. Tantangan seperti pendanaan mikro hingga manajemen masyarakat pesisir dinilai hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha.

"Bersama dengan pemerintah, duniaunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor maritim berjalan beriringan dengan konservasi," kata Trenggono. 

"Apa yang kita lakukan di Indonesia dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai belahan dunia. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor privat harus diperkuat melalui inovasi teknologi, riset, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab," tambahnya. 

Peran Akademisi dalam Mendorong Inovasi

Rektor Sampoerna University, Dr. Wahdi Yudhi, menekankan pentingnya fondasi ilmiah yang kuat dan percepatan inovasi untuk menjawab tantangan industri maritim.

"Tema 'Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystems in Indonesia' mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melampaui pendekatan regulasi tradisional, yang selama ini sering kali belum mampu menangani tantangan kronis seperti praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan menurunnya stok ikan," katanya. 

"Kedua isu tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia," jelas Yudhi.

Ia menegaskan bahwa akademisi, termasuk generasi pemimpin muda, harus terlibat aktif dalam memperkuat komunitas pesisir yang tangguh.

Platform Kolaborasi Lintas Sektor

Forum ini juga berfungsi sebagai ruang sinergi antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Para peserta memperoleh wawasan mengenai regulasi, riset terbaru, peluang pasar, dan tren teknologi yang relevan dengan pengembangan ekonomi biru.

Program Director Blue Ocean Strategy Fellowship, Indra Dwi Prasetyo, menyatakan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Blue Ocean Strategy Fellowship ingin menjadi ruang strategis yang menyatukan pemuda, pengambil kebijakan, dan pelaku usaha dalam membangun solusi inovatif untuk masa depan laut Indonesia," kata Indra. 

"Satu hal yang menjadi pembeda, Blue Ocean Strategy Fellowship bukan hanya forum dialog yang istilahnya seremonial belaka lalu hilang. Sebaliknya, menjadi jembatan antara regulator dan dunia usaha," jelasnya. 

"Melalui forum ini dan inisiatif lainnya, kami ingin memastikan bahwa inovasi sektor privat dapat terintegrasi ke dalam arah kebijakan nasional," tambah dia. 

Tentang Blue Ocean Strategy Fellowship

Sekedar informasi, Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan program thought leadership yang fokus pada pengembangan pendekatan inovatif untuk memecahkan isu publik dan sektor privat. 

Program ini digagas oleh Sampoerna University, SGPP Indonesia, dan Blue Ocean Academy sejak 2023, dengan fokus pada berbagai isu strategis seperti pembangunan desa, penciptaan lapangan kerja, hingga keberlanjutan laut.

Sebelum Menteri Trenggono, program ini juga telah menunjuk Ridwan Kamil dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Distinguished Fellow.