Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif mengenai arah kerja, agenda strategis, dan peta jalan percepatan pembangunan Papua dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, di Istana Negara, Jakarta. Dalam laporannya, KEPP OKP meminta pemerintah pusat mengubah paradigma pembangunan, tidak lagi sekadar memandang Papua dari aspek ketertinggalan dan keterpencilan, melainkan sebagai jantung strategis masa depan Indonesia.

Velix Wanggai menegaskan bahwa membicarakan Papua berarti membicarakan masa depan ekonomi, energi, pangan, serta masa depan Indonesia di kawasan Pasifik, baik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, maupun geostrategis. Kunci utama dalam percepatan ini, lanjutnya, adalah komunikasi intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, dan para kepala daerah di Tanah Papua. Ia menyebut, banyak ide besar dan terobosan di lapangan yang berasal dari para gubernur, bupati, dan wali kota yang sering luput dari perhatian media.

“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (17/12/2025).

KEPP OKP telah menyepakati sejumlah agenda prioritas yang berfokus pada penguatan identitas lokal dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang disebut asta cita rasa Papua, yang berakar pada budaya dan partisipasi masyarakat. Contohnya, adalah penguatan 2.572 SPPG (Satuan Petugas Penguatan Gereja) di Tanah Papua melalui pelibatan gereja, sehingga dapat memutar ekonomi jemaat dan kampung. Hal ini diharapkan mampu menyentuh langsung simpul-simpul masyarakat seperti petani, nelayan, buruh, dan pola logistik lokal.

”Membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis,” kata Velix.

Agenda prioritas kedua berfokus pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada OAP, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Titik penting lainnya adalah perluasan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan untuk mencapai universal health coverage. Prioritas perlindungan ini ditujukan khusus bagi para pendeta, penatua, nelayan, dan buruh yang selama ini masih terbatas aksesnya untuk masuk sebagai iuran BPJS kesehatan.

Selain perlindungan sosial, KEPP OKP mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir dengan penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten/kota. Komite ini juga mendorong pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan ekonomi strategis dan industri di berbagai wilayah. KEPP OKP telah mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru di Biak untuk menjadi pintu gerbang kawasan Pasifik, serta di Pegunungan Bintang, Merauke, dan Kaimana, yang bertujuan menciptakan pergerakan ekonomi yang merata di rusuk, tengah, pesisir utara, dan selatan. Velix juga menyebut adanya gagasan untuk sebuah free trade zone guna mendukung investasi untuk masa depan Indonesia.

Menutup laporannya, Ketua KEPP OKP memaparkan peta jalan lima tahun percepatan pembangunan Papua: dimulai dari target program MBG sebagai pemantapan quick wins di tahun awal, lalu fokus pada investasi lokal di tahun 2027 untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan PAD. Kemudian dilanjutkan dengan aspek perlindungan sosial pada tahun 2028, dan terakhir tahun 2029 sebagai tahun politik.