Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan siap lahir batin memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi. KPK baoal mengadakan acara debat dengan tema“Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas” (Paku Integritas), di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

“Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar di Senayan Park (Spark), Jakarta Pusat, Minggu, 14 Januari 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap pasangan capres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam acara tersebut. Ia menyebut penguatan antikorupsi sangat diharapkan pada pasangan calon yang terpilih

Lebih lanjut, Ganjar bercerita debat penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2013. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.

“Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'. Tinggal kita lihat hasilnya,” kata dia.

Janji yang tergambar dalam jargon “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” (Tidak korupsi, Tidak membohongi) dinilai Ganjar telah berhasil dibuktikannya. Selama menjalani peranannya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar mengklaim hasilnya telah dapat dilihat.

“Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Pingin banget menceritakan pengalaman saya ini”, kata Ganjar.

Mengenai pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah. Pada saat itu kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.

Disebutkan, para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.

Setahun berikutnya, pada tahun 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah mendapat penghargaan dari KPK. Ganjar dikategorikan sebagai Kepala Daerah pelapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.