Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) optimistis cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat mencapai 46 persen dari total penduduk pada 2026.

Optimisme tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan CKG 2025 yang telah diikuti oleh 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari populasi Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan target tersebut mencakup seluruh kelompok usia di Indonesia.

"Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia sebesar 46 persen dari total penduduk," kata Aji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Aji menilai capaian CKG pada tahun pertama merupakan tonggak penting dalam sistem kesehatan nasional. Program tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelayanan kesehatan Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa biaya.

Menurut dia, Kemenkes telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program CKG 2025 bersama kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta mitra pembangunan. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah tantangan yang menyebabkan target tahun pertama belum tercapai.

Beberapa tantangan utama di antaranya masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Program CKG, serta komitmen pemerintah daerah yang bervariasi. Akibatnya, capaian di sejumlah daerah masih berada di bawah 80 persen.

"Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas," kata Aji.

Selain itu, keterbatasan ketersediaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan sumber daya manusia yang belum merata membuat tidak semua puskesmas mampu memberikan layanan CKG secara komprehensif. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi secara optimal juga menjadi kendala karena memperlambat pelaporan capaian program.

Untuk mencapai target 2026, Kemenkes menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penyebarluasan informasi CKG secara lebih masif dan efektif, serta perluasan layanan ke luar gedung puskesmas, seperti melalui puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu.

Kemenkes juga akan memperluas pelaksanaan CKG di fasilitas kesehatan tingkat pertama selain puskesmas, kementerian dan lembaga, perkantoran atau tempat kerja, serta komunitas masyarakat. Di samping itu, tata laksana tindak lanjut hasil CKG juga akan diperkuat.

Sesuai mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra), Kemenkes menetapkan sejumlah target rinci pada 2026, antara lain:

- 60 persen kabupaten/kota memiliki cakupan CKG di atas 80 persen

- 70 persen bayi baru lahir menerima pemeriksaan kesehatan gratis

- 55 persen balita dan anak prasekolah menerima CKG

- 35 persen anak usia sekolah dan remaja menerima CKG

- 45 persen penduduk usia dewasa menerima CKG

- 55 persen penduduk lanjut usia menerima CKG.

Aji menambahkan, Kemenkes memfasilitasi pemanfaatan data hasil CKG sebagai dasar perencanaan program kesehatan di seluruh tingkat pelayanan.

Kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan layanan promotif dan preventif berbasis faktor risiko, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pelibatan lintas sektor dalam pelaksanaan CKG.

"Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala finansial," katanya.

Selain itu, Kemenkes terus memperkuat sistem informasi pemantauan bersama pemerintah daerah guna memastikan masyarakat memperoleh penanganan dini yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.