Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Menurut Presiden, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil menjadi fondasi bagi kepercayaan dunia usaha.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujar Presiden dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet pada Jumat (23/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menempatkannya di atas seluruh kepentingan. Sejak awal pemerintahannya pada 2025, Indonesia, kata dia, secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi.

“Kami bertekad memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan besar, tetapi kami tidak punya pilihan. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pada fase awal pemerintahannya, negara menemukan berbagai penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, serta praktik ilegal yang menjalar hampir di seluruh sektor ekonomi.

Ia menyebut, dalam satu tahun pertama pemerintahan, negara telah menyita sekitar empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Menurut Prabowo, praktik tersebut tidak dapat disebut sebagai bagian dari ekonomi pasar.

“Saya tidak menyebut ini pasar bebas. Ini adalah ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, dan praktik yang rakus,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten telah menghasilkan capaian konkret, salah satunya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ujar Presiden.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari misinya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat paling rentan.

Pidato Presiden Prabowo di Davos sekaligus menegaskan sikap Indonesia yang terbuka terhadap investasi global, dengan satu prinsip yang tidak dapat ditawar, yakni supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.