Jakarta, tvrijakartanews - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar status sebagai negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat secara nyata.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, pada Senin (2/2).

"Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik," kata Prabowo. Dilansir dari keterangan yang diketahui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Presiden Prabowo menjelaskan, kualitas hidup yang dimaksud mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, jaminan kesehatan, akses pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.

Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas nasional, serta sejumlah program hasil terbaik cepat.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti Program Sekolah Rakyat sebagai terobosan yang relatif jarang diterapkan di banyak negara. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga paling tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan melalui sistem sekolah berasrama.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan. Selain memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak, program ini juga melibatkan dan memberdayakan orang tua siswa melalui berbagai program prioritas nasional.

"Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah," tegasnya.

Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Sekolah-sekolah tersebut hadir di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara nasional hingga mencapai 500 sekolah pada tahun 2029, dengan daya tampung sekitar 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Presiden Prabowo menekankan, perluasan ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyediaan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Dalam pernyataannya, Tito menegaskan Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah.

"Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik," kata Tito.

Ia menambahkan, capaian tersebut perlu dioptimalkan melalui kesamaan gerak dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Rakornas tahun ini mengusung tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setelah arahan Presiden, Rakornas dilanjutkan dengan pemaparan program strategis dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi.

Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.

Sebagai informasi, Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta dari tingkat pusat dan daerah, yang terdiri atas 525 peserta tingkat pusat, termasuk para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN.

Turut hadir 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.