Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai Pemilu 2029 berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik yang telah lama terbentuk dalam dinamika demokrasi Indonesia. Menurut dia, partai-partai besar yang selama ini mendominasi arena politik kemungkinan masih akan memainkan peran utama dalam konfigurasi kekuasaan nasional.

Namun demikian, Joko menegaskan bahwa ruang bagi lahirnya gagasan dan pendekatan baru tetap terbuka. Ia menyebut Partai Gema Bangsa hadir bukan sekadar sebagai partai baru, melainkan membawa paradigma baru tentang bagaimana organisasi politik bekerja dan bagaimana kepemimpinan didistribusikan secara lebih setara.

“Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,” kata Joko dalam keterangannya, Jumat (13/1/2026).

Joko menjelaskan, Isoarkisme menjadi fondasi normatif dari paradigma tersebut. Prinsip utamanya adalah kesetaraan otoritas, di mana tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, tidak ada jabatan yang dianggap tidak tergantikan, serta kepemimpinan dipahami sebagai amanah dan fungsi, bukan hak kepemilikan.

Dalam konteks politik Indonesia yang masih sering dipengaruhi oleh kuatnya figur tertentu, Isoarkisme, menurut dia, menghadirkan kritik sekaligus tawaran untuk membangun sistem organisasi yang lebih sehat dan terbuka.

Namun, Joko menekankan bahwa prinsip saja tidak cukup. Karena itu, Egalokrasi hadir sebagai strategi operasional untuk menjalankan kerangka Isoarkisme.

Jika Isoarkisme merupakan kerangka teoritis, maka Egalokrasi menjadi penggeraknya. Egalokrasi menekankan distribusi peran kolektif, kepemimpinan rotatif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membatasi dominasi individu.

“Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, Egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan, melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,” terangnya.

Di antara keduanya, Joko menyebut Desentralisasi Politik menjadi fase transisional. Desentralisasi yang dimaksud bukan hanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan redistribusi otoritas di dalam tubuh partai itu sendiri.

“Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada satu lingkaran kecil, melainkan dibagi dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,” tegasnya.

Menurut Joko, model tersebut dapat mendorong partai menjadi ruang partisipasi yang lebih luas. Desentralisasi memungkinkan kader di berbagai daerah memiliki ruang artikulasi yang nyata, bukan sekadar menjalankan instruksi dari pusat.

Legitimasi partai, lanjut dia, tidak lagi bersumber pada satu figur dominan, melainkan pada sistem internal yang transparan dan konstitusional.

Meski demikian, Joko mengingatkan bahwa model semacam ini tetap memiliki tantangan. Organisasi yang terlalu cair berisiko terfragmentasi, sementara sistem yang terlalu egaliter dapat memperlambat pengambilan keputusan.

Karena itu, Isoarkisme tidak menghapus struktur, melainkan mendisiplinkannya. Egalokrasi tidak meniadakan kepemimpinan, tetapi membatasi dan mendistribusikannya. Desentralisasi bukan untuk memecah organisasi, melainkan memperluas partisipasi dalam kerangka aturan internal yang jelas.

Joko menilai Pemilu 2029 bukan sekadar kompetisi elektoral, melainkan bisa menjadi ruang pembuktian bagi partai-partai yang mencoba menawarkan tata kelola organisasi yang lebih modern dan terbuka.

Ia juga menilai publik semakin rasional dan sensitif terhadap konsistensi politik. Di tengah kejenuhan terhadap pola-pola lama, tawaran sistem yang lebih setara dan terdesentralisasi dapat menjadi diferensiasi yang signifikan.

Jika mampu membangun basis elektoral yang solid meski tidak mayoritas, Joko meyakini model ini dapat memberi warna baru dalam percakapan politik nasional.

“Dalam sistem multipartai, kekuatan yang terorganisir dan disiplin sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan arah koalisi dan kebijakan,” ujarnya.

Dengan demikian, Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik, menurut dia, bukan sekadar terminologi baru, melainkan berpotensi menjadi bagian dari evolusi demokrasi Indonesia ke arah yang lebih berbasis sistem.

“Dari demokrasi prosedural menuju demokrasi organisasi yang menempatkan sistem di atas figur,” yakinnya.

Joko menegaskan, demokrasi yang matang tidak lahir dari pengulangan pola lama, melainkan dari keberanian merumuskan ulang etika dan distribusi gagasan baru.

“Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital yang menawarkan paradigma baru. Dan hadirnya Partai Gema Bangsa adalah awal dari cerita baru politik Indonesia,” pungkasnya.