Jakarta, tvrijakartanews – Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sebagai gantinya, Gema Bangsa menawarkan penerapan skema ambang batas fraksi di DPR. Usulan tersebut disampaikan Rofiq saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD se-Jakarta di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026). Menurut dia, mekanisme ambang batas fraksi dinilai lebih adil dalam menjaga keterwakilan suara rakyat.

“Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemilu 2024 lalu, ada 18 juta suara partai non parlemen yang tak terkonversi menjadi kursi,” kata Rofiq dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Ia menilai polemik besaran PT, mulai dari usulan 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen, tidak menyentuh persoalan mendasar. Perdebatan ini mengemuka seiring pembahasan revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 oleh Badan Legislasi DPR.

Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang melakukan perubahan ketentuan ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.

Rofiq menjelaskan, skema ambang batas fraksi atau factional threshold dapat menjaga keseimbangan antara representasi politik dan efektivitas kelembagaan di parlemen.

“Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis membentuk fraksi. Malah saya tantang, berani nggak partai di Senayan menyepakati ambang batas fraksi, misalnya bisa membentuk fraksi jika memenuhi 10 sampai 15 persen kursi,” ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, partai politik tetap memiliki peluang memperoleh kursi tanpa harus kehilangan suara akibat ambang batas nasional. Namun, pembentukan fraksi di DPR tetap diatur melalui persentase tertentu agar tidak terjadi fragmentasi berlebihan.

Ia menyebut skema serupa pernah diterapkan pada DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004. Di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi juga masih diberlakukan.

“Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen dapat terkendali,” tuturnya.

Dalam konsolidasi tersebut, hadir seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPC Gema Bangsa se-DKI Jakarta, serta jajaran inti DPP. Ketua DPW Gema Bangsa DKI Jakarta Charles Panji Dewanto mengatakan pihaknya segera merapikan struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjelang Rapimnas yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang.

“Sebelum Rapimnas yang rencananya Agustus, semua struktur hingga ke kecamatan akan rapi dan terbentuk. Sekarang ini sudah berproses. Karena DPW Jakarta adalah jendela utama DPP, kami akan bergerak masif,” kata Panji.

Ia menambahkan, generasi Z mendominasi struktur kepengurusan di tingkat DPW hingga DPC. Menurutnya, kader muda tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi dilibatkan aktif dalam menjalankan roda organisasi serta menyuarakan isu-isu yang relevan dengan anak muda.

Wakil Ketua Umum Gema Bangsa Abdul Kholiq mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di internal partai. “Loyalitas ada, integritas ada, lengkapi dengan kapasitas, jadi lebih pintar, literasinya ditingkatkan. Merit sistem harus menjadi semangat dan sistem penggerak partai ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gema Bangsa Joko Kanigoro menilai Jakarta menjadi wilayah strategis bagi partainya untuk membangun basis dukungan. Ia menyebut karakter masyarakat Jakarta yang urban dan egaliter membuka peluang penetrasi politik yang lebih luas.

“Kampanyenya jangan usang. Jakarta masyarakat kritis. Mulai sekarang kader identifikasi kampus, kelompok profesional, aktivis. Buka ruang dialog publik dengan masyarakat urban. Cari tahu problem utama warga seperti lapangan pekerjaan dan lainnya,” kata Joko.

Menurut dia, di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, Gema Bangsa harus hadir dengan pendekatan yang terbuka, egaliter, dan siap diuji oleh publik.