Jakarta, tvrijakartanews — Dosen Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tingkat ancaman dan respons negara dalam pengelolaan intelijen. Ia mengingatkan agar langkah yang diambil tidak justru melampaui skala ancaman yang dihadapi.

“Jangan sampai tindak lanjut ini memang justru melebihi dari ancamannya. Misalnya ancamannya hanya nyamuk, kita nggak mungkin juga pakai pemukul yang besar,” kata Stanislaus dalam Seminar Intelijen dengan tema "Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris" di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, pengukuran ancaman harus dilakukan secara cermat oleh lembaga intelijen agar respons yang diberikan tetap berada dalam koridor yang tepat. Ia meyakini, sistem intelijen memiliki mekanisme untuk menilai level ancaman secara objektif.

“Intelijen akan mengukur itu. Intelijen akan merespons sesuai dengan level ancamannya,” ujarnya.

Stanislaus juga menegaskan bahwa fungsi utama intelijen adalah sebagai instrumen negara untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan terhadap potensi ancaman. Karena itu, tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar fungsi tersebut berjalan optimal.

“Intelijen itu adalah alat untuk menjaga negara dan melindungi warga negaranya. Jangan sampai intelijen justru menjadi alat yang menjadikan warga negaranya korban,” kata dia.

Dalam konteks ancaman non-konvensional, Stanislaus menyoroti tantangan serius di sektor siber. Ia menilai Indonesia masih perlu memperkuat kapasitas dalam mendeteksi dan mengidentifikasi aktor di balik serangan siber.

“Yang saya khawatirkan adalah kita tidak tahu ancamannya apa, tidak tahu musuhnya siapa. Ini yang bahaya,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat intelijen Ridwan Habib menilai bahwa dinamika global yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan koordinasi antar lembaga intelijen di dalam negeri. Ia menawarkan konsep “joint intelligence” sebagai pendekatan untuk meningkatkan efektivitas sistem intelijen nasional.

“Sudah saatnya kita mencoba mencari satu formula supaya antar lembaga intelijen ini makin saling menguatkan,” kata Ridwan.

Menurut dia, selama ini koordinasi memang telah diatur secara formal, namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan prioritas dan cara kerja antar lembaga. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengumpulan informasi.

Ridwan mencontohkan, dalam sejumlah kasus, beberapa lembaga bisa mengerjakan target yang sama secara terpisah, sehingga dinilai kurang efisien.

“Kadang-kadang di lapangan targetnya sama, yang operasi empat lembaga, lima lembaga. Itu waste of resources menurut kami,” ujarnya.

Ia mengusulkan pengembangan pusat data bersama (data center) yang dapat diakses secara terbatas oleh pejabat berwenang, sehingga hasil intelijen dapat terintegrasi tanpa melanggar prinsip kerahasiaan.

“Ketika operasi itu sudah menghasilkan sesuatu dan datanya sudah matang, maka cari cara untuk kemudian ada protokol data terpusat,” kata Ridwan.

Dengan sistem tersebut, lanjut dia, informasi yang telah diolah dapat menjadi produk bersama yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat strategis, termasuk bagi Presiden sebagai pengguna utama informasi intelijen.