Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyatakan kembali komitmennya untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Menurut Anies, hal itu perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

"Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi," ujar Anies dalam Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.

Menurut Anies, revisi UU KPK bakal membuat lembaga tersebut kembali berwibawa, kuat, dan legal seperti dulu lagi. Selain itu, Anies juga ingin membuat para pegawai KPK memiliki standar etika yang tinggi seperti dulu.

"Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan hanya UU-nya memberikan kekuatan kemandirian, tapi juga di dalamnya, baik di pimpinan maupun seluruh staf, bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut perlu adanya perbaikan rekrutmen pegawai KPK. Anies menyebut para pegawai KPK mulai dari pimpinannya yang diusulkan oleh presiden hingga para staf yang direkrut, harus orang yang benar-benar ingin memberantas korupsi, bukan sekadar mencari pekerjaan.

Acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan oleh KPK ini mengundang seluruh pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa acara ini merupakan forum dialog dan tidak menggunakan format debat.

Selama acara, masing-masing capres akan fokus pada pemaparan gagasan antikorupsi.

"Jadi tidak ada format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi.