Bogor, tvrijakartanews - Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) menggelar lokalatih mediasi bersertifikat Lintas-Iman.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari itu dilangsungkan di Hotel Luminor, Jalan Cidangiang, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, hal yang paling penting dalam mengelola dan menangani konflik adalah mengidentifikasi kepentingan yang berdasarkan komplikasinya, yakni keyakinan, kepentingan dan miskomunikasi.

“Yang paling penting sekaligus menantang dalam proses resolusi dan mediasi konflik sejatinya adalah proses identifikasi kepentingan, selain melihat regulasi atau aturan,” ujar Bima Arya dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Senin 22 Januari 2024

Ia menyampaikan apresiasi terselenggaranya pelatihan ini sebagai ikhtiar untuk menguatkan berbagai macam skill dalam menangani dan mengelola konflik dalam kehidupan.

Sebab menurutnya, konflik merupakan bagian dari keseharian manusia yang tidak terpisahkan apalagi jika berada dalam satu posisi yang bertanggung jawab atas banyak kepentingan.

Banyak faktor yang membuat semua tidak cukup piawai dalam mengelola konflik, salah satunya sistem struktur regulasi kurang mendukung adanya kerangka penyelesaian yang permanen.

“Akan semakin gelap jika aturannya tidak jelas sehingga agak sulit menentukan apakah persoalannya masuk kategori persekusi, intimidasi, hoaks atau hate speech," jelas Bima.

"Berdasarkan pengalaman di lapangan, regulasi tidak ada artinya jika para aktor yang melakukan fungsi mediasi atau memfasilitasi tidak cukup mumpuni untuk memahami dan mengeksekusi regulasi tadi,” lanjutnya.

Bima melanjutkan, mengidentifikasi manusia adalah lifetime learning. Turun ke lapangan, interaksi dan komunikasi menjadi kunci, sehingga akan semakin terlatih.

“Catatan saya adalah,bsertifikasi yang valid belum tentu menjadi jaminan untuk mengantarkan seseorang sebagai negosiator yang handal dan ulung, karena jam terbang itu sangat menentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur PUSAD Paramadina, Husni Mubarok menyampaikan acara ini merupakan hasil kolaborasi antara PUSAD Paramadina, FKUB Kota Bogor sebagai wakil Pemkot Bogor dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Dengan tujuan, agar memberikan ilmu yakni agama dan demokrasi itu saling mengisi, demokrasi tidak boleh menyudutkan agama dan agama diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian demokrasi di Indonesia.

“Dari seluruh riset yang dilakukan, konflik-konflik keagamaan yang membuat bangsa Indonesia dianggap memiliki pelanggaran agama atau apapun yang memiliki unsur agamanya, kami memandang perlu para tokoh agama untuk memiliki skill khusus yang menangani konflik-konflik keagamaan," ujar Husni.

"Akhirnya, kami ramu dan jadilah pertemuan serta pelatihan saat ini sebagai kombinasi antara hasil riset mengenai konflik-konflik keagamaan dan cara mencari penyelesaiannya dengan skill dalam menyelesaikannya,” sambungnya.

Diharapkan, para peserta yang terlibat tidak hanya menjadi mediator, tetapi peace worker di Kota Bogor yang akan mentransformasi konflik dalam arti memediasi satu hal untuk kemudian mentransformasi konflik, sehingga semua kebutuhan atau kepentingan pihak dapat terpenuhi.

“Adapun tujuan pelatihan adalah menciptakan peace worker yang tidak berhenti pada pelatihan,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, pasca pelatihan ada diseminasi yang menerangkan bahwa para peserta adalah para mediator di Kota Bogor yang siap diterjunkan jika muncul masalah atau konflik keagamaan.

"Selanjutnya ada kelembagaan mediasi sehingga masyarakat menjadi tahu harus mengadu kemana untuk memediasi jika muncul konflik keagamaan sebelum dibawa ke jenjang lembaga hukum lainnya," tutup Husni.