Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD merespons pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal beking aparat tambang ilegal. Mahfud mengatakan pihaknya telah membongkar kasus dugaan adanya beking di tambang ilegal.

"Kami sudah mulai bongkar-bongkar, tapi belum semuanya," ujar Mahfud kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Januari 2024.

Calon wakil presiden nomor urut 03 itu kembali memperjelas pernyataannya pada saat debat keempat pilpres tentang pernyataan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango. Dalam acara Pagu Integritas capres-cawapres beberapa hari lalu, Nawawi menyebut saat ini banyak mafia tambang di Indonesia yang di-backing oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan gagasan dari Nawawi soal LKHPN yang harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat sangat bagus dan merupakan kewenangan KPK.

"Artinya orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya. Misalnya 5 tahun terakhir bener enggak nih LHKPN-nya. Kalau enggak bener, enggak boleh jadi pejabat," kata Mahfud.

"Nanti kalau sudah jadi pejabat, misalkan baru 5 bulan kok ketahuan LHKPN-nya ketahuan LHKPN-nya ternyata bohong dulu, atau sekarang kok bertambahnya luar biasa di luar profilnya, itu dasar memberhentikan juga," lanjut dia.

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan respons atas ucapan dari Mahfud MD. Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa ucapan dari Mahfud MD belum lengkap.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2024.

Maruli mengatakan istilah aparat tersebut bisa merujuk ke banyak hal. Sehingga, dia mempertanyakan aparat yang dimaksud oleh Mahfud MD dalam debat tersebut.

Menurut Maruli Simanjuntak, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia juga meyakini bahwa pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia, termasuk menjadi penyokong dalam berjalannya tambang ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan. Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” kata KSAD.

Lebih lanjut, menantu dari Menko Luhut Binsar Pandjaitan itu mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilahkan kepada semua pihak untuk melapor jika kedapatan melihat adanya prajurit yang bertindak demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.