Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan menghadapi perubahan dunia atau bumi mencapai 0,6 derajat celcius dibandingkan 1991 dan 2020. Selain itu ia mengingatkan Pembagunan Infrastruktur Dilakukan.

"Indonesia sebagai salah satu negara dengan suhu tertinggi yaitu 27,8 derajat celsius dan ini bukan karena situasi politik tapi benar-benar panas. Dalam hal ini dibandingkan dengan yang terpanas kedua di 2016 yaitu 27 derajat celsius," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Anniversary Dialogue, Senin (29 Januari 2024.

Perubahan iklim telah menjadi risiko yang dominan dan akan dihadapi oleh semua negara maupun oleh seluruh penduduk dunia. Perubahan iklim ini akan tetap ada dan bagi Indonesia dengan pembangunan yang terus dilakukan dan income per kapita yang lebih tinggi, Indonesia mengeluarkan CO2 lebih tinggi hampir atau sekitar tiga ton emisi CO2 per kapita.

"Ini meningkat, namun jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, Indonesia masih merupakan yang terendah. Tapi ini bukan berarti kita boleh melakukan polusi," ujarnya.

Sebab Indonesia akan terus melakukan pembangunan dan akan ada konsekuensi meningkatkan kontribusi CO2. Untuk itu penting menjawab tantangan ini dan harus melihat apa yang harus dilakukan sampai saat ini.

Sampai masa depan infrastruktur akan menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia. Populasi Indonesia akan terus berkembang mencapai 350 juta di 2045.

Secara geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maka akan membutuhkan tantangan pembangunan tantangan, serta pembangunan infrastruktur, untuk bisa memfasilitasi mobilitas masyarakat, barang, dan jasa baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga dan secara global.

"Jadi infrastruktur akan tetap menjadi agenda terpenting bagi siapapun yang akan nanti duduk di pemerintahan di masa depan, baik infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang," imbuhnya.

Kedepankan prinsip ESG

Karena itu, tegas Sri Mulyani, diperlukan upaya membangun infrastruktur dengan cara yang sustainable dalam hal lingkungan dan sosial. Untuk itu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) harus bisa menjadi pihak yang menjadi memecahkan masalah ini.

Dahulu IFF dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pembiayaan untuk infrastruktur secara sustainable atau berkelanjutan dengan prinsip-prinsip yaitu penerapan environmental, social and governance (ESG).

Menkeu mengakui, membangun infrastruktur dengan prinsip-prinsip yang baik dan sustainable ESG itu tidak mudah, dan selalu muncul persepsi pada PT IFF maupun yang lain kalau ingin melakukan yang baik dan benar butuh waktu yang lama.

Sementara masyarakat kebutuhannya terhadap perubahan dari sisi kehidupan yang paling dasar seperti air bersih sampai dengan infrastruktur, konektivitas melalui tol laut, internet dan infrastruktur lainnya termasuk keamanan pangan atau food security itu tidak bisa ditunda.

Jumlah populasi di Indonesia akan meningkat mencapai 350 juta penduduk, dan tentu membutuhkan antisipasi dan jawaban dari sekarang.

Menkeu berharap di dalam selebrasi PT IFF yang ke-14, agar seluruh jajaran terus melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan apakah cukup baik atau lebih baik lagi dan apa yang kurang, tidak hanya dari jumlah infrastruktur, luasnya, tapi juga kecepatannya.

"Oleh karena itu saya berharap kapasitas dari IFF terus didorong, berkreasi dan berinovasi dari sisi financing sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, juga menjadi institusi yang akan melakukan advokasi melalui regulasi reform, karena peraturan mengenai pembangunan infrastruktur di semua negara akan terus berevolusi," pungkasnya.