Jakarta, tvrijakartanews - Komisi Pemberantas Korupai (KPK) menduga Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW) memotong dana insentif ASN sebesar Rp2,7 miliar.

"SW selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (29/1/2024).

Nurul Ghufron mengatakan pemotongan dana tersebut untuk keperluan Kepala BPBD dan Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali. Dengan demikian pegawai BPBD yang seharusnya mendapatkan insentif dari perolehan pajak Rp1,3 miliar namun dipotong 10-30 persen.

Agar tidak terendus aparat penegak hukum (APH), Siska menyampaikan adanya potongan tersebut secara lisan dan melarang hal tersebut dibahas melalui aplikasi pesan WhatsApp.

"Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.