Jakarta, tvrijakartanews - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin apel gelar pasukan pengecekan petugas bawah operasi kendali (BKO) pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Dia mengatakan bahwa pengecekan personel dilakukan sebagai langkah awal melakukan kesiapan pengamanan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilu 14 Februari 2024.

Dia mengatakan, pengecekan personel dilakukan karena tidak semua personel yang bertugas mempunyai pengalaman dalam mengamanan pemilu. Sehingga diperlukan cek secara detail keperluan dan kebutuhan baik pakaian maupun logistik saat bertindak.

Tidak hanya bagi personel baru, Suyudi juga mengingatkan kepada personil yang lebih sudah senior dan berpengalaman dalam pengamanan pemilu. Dia meminta personel tidak underestimate, tak terlena, dan tetap laksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang sudah diberikan.

"Sehingga kehadiran kita di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai dalam situasi yang aman dan kondusif," kata Suyudi menyampaikan sambutan, Selasa (30/1/2024).

Dia juga meminta personel untuk mengantisipasi potensi gangguan kaamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, saat berlangsung, hingga setelah perhitungan suara dilakukan.

"Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa pengamanan juga dolakukan dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat. Ini sangat diperlukan pada saat pelaksanaan pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS.

"Analisa dan mapping TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi," jelasnya.

Dia juga berpesan agar para personel tetap menjaga netralitas dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan karena keberpihakan ke salah satu paslon atau parpol.

"Hindari juga tempat yang sekiranya adalah bagaian dari unsur pemenangan salah satu paslon," pungkasnya.