
Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono. Foto M Julnis Firmansyah
Jakarta, tvrijakartanews - Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan pihaknya telah melakukan penghitungan untuk merealisasikan program pemutihan utang para petani dan nelayan. Program pelunasan utang tersebut diusung oleh capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Budi, dari penghitungan yang dilakukan bersama Himpunan Bank Negara (Himbara), dibutuhkan dana hingga triliunan rupiah agar utang para petani itu lunas.
"Kami banyak mendapatkan masukan, ya, ini kita harus koordinasi semua Himbara juga, ya. Jumlahnya kita akan pastikan, kalau tidak salah, tuh, berapa triliun (rupiah). Ini masih harus pastikan kembali, ya. Tapi intinya kita mengerti bahwa petani dan juga nelayan mempunyai beban," kata Budi di Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Februari 2024.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan utang yang dimiliki para petani dan nelayan itu didapatkan mereka dari pinjaman ke bank pada masa lalu. Para nelayan dan petani tersebut kesulitan melunasinya, sehingga membuat mereka tak bisa kembali mendapat pinjaman usaha dari bank.
"Sehingga sampai sekarang mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman lagi, ya. Sehingga kami merasa bahwa ini menjadi perhatian sangat serius dan supaya kita bisa mewujudkan keberlanjutan dari para petani di Indonesia, program ini harus dijalankan," kata Budi.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo juga pernah membeberkan program ini. Ia menjelaskan ide program ini muncul karena setiap timnya bertemu nelayan dan petani, mayoritas mengeluhkan terlilit utang. Jumlah mereka, kata Hasyim, mencapai 8 juta orang.
"Sampaikan program baru karena sering ketemu nelayan dan petani. Ternyata ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani dengan utang lama, itu namanya kredit usaha petani dan nelayan," kata Hashim.
Adik kandung Prabowo itu memaparkan dari tahun 1997, 1998, 1999 dan tahun 2000-an, ada sekitar 5-8 juta petani dan nelayan yang terbebani utang yang belum lunas. Mereka belum membayar utang karena tidak mampu membayar utang pokok dan bunga. Hal ini membuat para petani dan nelayan harus gali lobang-tutup lobang dengan meminjam ke rentenir dan pinjol.
"Ibu bapak tahu pinjol apa? Saya baru tahu beberapa bulan lalu karena saya enggak perlu ke pinjol. Pinjol itu pinjaman online. Kita tahu rentenir siapa? Yang pungut bisa 6-7 persen per bulan. Karena mereka tidak bisa dapat kredit dari perbankan nasional. Sudah di-black list, dicoret namanya, nggak bisa pinjam lagi," kata Hashim.
Ia kemudian bercerita sempat bertemu dengan 1.000 nelayan dan petani yang ternyata 90 persen terlilit utang. Melihat hal itu, Hashim menyebut Prabowo-Gibran berinisiatif melakukan pemutihan terhadap utang tersebut.
"Mau sampaikan, Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin hari kedua dan ketiga mereka akan hapus semua utang itu. Akan lakukan pemutihan. Kita akan lakukan pemutihan agar supaya jutaan petani dan nelayan bisa pinjam lagi. Tidak akan ditagih oleh bank-bank. Kita hapus. Mereka diberi hak pinjam lagi. Mau pinjam Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 500 ribu, monggo. Pemerintah Prabowo-Gibran akan beri hak," kata dia.
Meski ada penghapusan utang, Hashim menegaskan perbankan tidak akan rugi. Sebab, dia menyebut utang-utang itu sudah lama dan diganti oleh asuransi.
"Kita jamin perbankan nasional tetap sehat. Tidak akan rusak. Bank itu tidak rugi karena utang lama diganti asuransi kredit, maka tidak rugi," ujarnya.