Jakarta, tvrijakartanews - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo kompak menyoroti polemik bansos yang sarat akan kepentingan politik di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, saat ini pembagian bansos kerap diklaim pemberian dari individu tertentu.

"Bansos ini adalah kewajiban negara dan negara berhak melakukan. Banyak klaim dari individu, banyak isu yang besar. Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos, biar tidak klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan?" ujar Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024, Minggu, 4 Februari 2024.

Menanggapi pernyataan Ganjar itu, Anies menyebut seharusnya bansos merupakan bantuan untuk keperluan si penerima, bukan si pemberi. Ia mencontohkan, jika bansos dibutuhkan bulan, maka pemerintah harus memberikan bulan tersebut. Namun, yang kini terjadi justru merapel bantuan tersebut.

Selain itu, Anies juga menyebut penyaluran bansos harus tepat sasaran. Hal itu bisa dilakukan melalui pendataaan yang akurat dan mekanisme pembagian bansos melalui jalur birokrasi.

"Bukan (dibagikan) di pinggir jalan. Ketiga, harus bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera masuk di dalamnya. Kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan, diberikan pendampingan supaya mereka bisa mandiri dan hidup sejahtera. Bansos ini atas nama negara," kata Anies.

Selain itu, Anies mengklaim ketika bertugas di Jakarta dirinya membagikan bansos dengan mengatasnamakan bantuan tersebut berasal dari uang rakyat DKI Jakarta, bukan gubernur. Hal ini menyinggung bansos yang dibagikan Jokowi dengan mengatasnamakan bantuan dari Presiden.

Lebih lanjut, Anies juga mengusulkan agar bansos nantinya diberikan dalam bentuk cash, bukan lagi barang. Menurut dia, jika bantuan diberikan melalui transfer, maka akan mengurangi potensi korupsi. Selain itu, masyarakat juga bisa dengan leluasa membelanjakan uang tersebut membeli komoditas bansos yang diberikan.

"Bansos itu membantu dan di salah satu sisi memperkaya raksasa. Maka gunakan sesuai kebutuhannya. Data ini bisa dikerjakan bersama-sama. Mereka musyawarah, melihat data PKK Karang Taruna, datanya bisa akurat," kata Anies.

Sebelumnya, polemik pembagian bansos ini muncul setelah banyak pihak mengkritik penggelontoran bantuan itu terjadi saat masa kampanye Pilpres 2024. Sikap Presiden Jokowi yang turun langsung memberikan bansos juga menjadi sorotan, karena Jokowi beberapa kali menunjukan dukungannya untuk Paslon 02.

Bahkan, usai Jokowi membagikan bansos di Salatiga, Jawa Tengah, ada insiden pengacungan dua jari dari dalam mobil RI 1. Hal tersebut menimbulkan protes karena Jokowi dinilai tidak netral dan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye

Polemik bansos juga semakin muncul ketika viral foto stiker Paslon 02 pada beras Bulog yang diperuntukkan untuk bansos. Peristiwa ini memancing kritik dari banyak pihak dan semakin menimbulkan kecurigaan terhadap program pembagian bansos tersebut.