Jakarta, tvrijakartanews - Rektor Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Jamaluddin Jompa, mengeluarkan Maklumat Rektor untuk menanggapi munculnya petisi dari Forum Guru Besar dan Dosen di UNHAS yang menyoroti kondisi demokrasi saat ini. Dalam petisi itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi pihak yang menerima kritik tersebut.

Menanggapi munculnya petisi itu, Jamaluddin menerbitkan Maklumat Rektor bernomor 05426/UN4.1/HK.05/2024. Dalam maklumat itu, Jamaluddin menetapkan enam poin penting.

"Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin," kata Jamaluddin dalam maklumatnya, dikutip Senin, 5 Februari 2024.

Jamaluddin menyerukan kepada seluruh anggota komunitas akademik UNHAS untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan kampus agar tetap kondusif dan terhindar dari segala bentuk provokasi atau intimidasi.

"Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif," kata dia.

Dia juga menekankan pentingnya menghargai kebebasan berpendapat dengan tetap menjunjung tinggi rasa saling menghormati, terutama dalam konteks perbedaan pilihan politik. Menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan amanat konstitusi. Akan tetapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.

Dalam upaya menghindari disinformasi, Jamaluddin menyerukan untuk tidak terlibat dalam kampanye hitam dan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

"Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya," paparnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga suasana akademis yang sehat dan bertanggung jawab serta memelihara hubungan baik di kalangan sivitas akademika.

"Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan," terangnya.

Sementara itu, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas menyampaikan petisi yang menekankan pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.

"Setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden RI 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap," ujar deklarator forum tersebut, Triyatni Martosenjoyo.

Mereka mendesak agar semua pihak, termasuk Presiden Jokowi dan kabinetnya, tetap berada dalam koridor demokrasi dan menghormati nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. "Satu, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi," ujarnya.

Petisi tersebut juga menyerukan kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan independen, sambil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu yang jujur dan adil. "Tiga, Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

"Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun," serunya melanjutkan.

Melalui petisi ini, baik rektor maupun Forum Guru Besar menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam menghadapi dinamika politik saat ini.