Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran mengatakan akan mengerahkan sebanyak 25.000 personel Brimob yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk mengamankan Pemilu 2024, terutama terhadap dinamika yang terjadi pada saat hari pemilihan maupun hari perhitungan.

"Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan Operasi Mantap Brata di masing polda, oleh Kasatda ada Brimob yang berada di wilayah polda yang jumlah sekitar 25 ribu Brimob seluruh Indonesia, jadi ada Brimob Nusantara, Dalmas Nusantara dari Sabhara yang kami siapkan," kata Fadil tang juga Kepala Operasi (Kaops) Mantap Brata 2023-2024 Komjen Pol Fadil Imran, Rabu (7/2/2024).

Lebih detail Fadil menuturkan, pihaknya menyiapkan ribuan personel untuk pengamanan, terdiri dari Sabhara dan Brimob. Brimob masing-masing Polda dan Sabara Nusantara yang total jumlahnya sekitar 4.500 untuk seluruh jajaran.

Kemudian untuk Korps Brimob ini untuk satgas operasi kontingensi sejumlah 3.500 personel. Pada pengamanan Pemilu, Polri juga menyiapkan tiga operasi yang saling berkaitan. Operasi tersebut antara lain Operasi Mantap Brata, Operasi Nusantara Cooling System, dan Operasi Kontingensi.

Operasi Mantap Brata bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan rangkaian tahapan Pemilu, mulai dari dari pendaftaran daftar calon tetap (DCT) dan daftar pemilih tetap (DPT), pendaftaran capres-cawapres, kampanye partai politik dan capres-cawapres, hingga hari H pemungutan dan penghitungan suara.

"Mencegah terjadinya polarisasi dan Hoaks dan sebagainya di dunia siber maupun di dunia nyata ada operasi Nusantara Cooling System," tuturnya.

Operasi Kontingensi, imbuh Fadil, untuk mengantisipasi jika dalam pelaksanaan pemilu ada gangguan seperti bencana alam, kemudian kejahatan intensitas tinggi.

"Seperti terorisme maupun konflik sosial," ungkapnya.

Fadil juga memberikan penekanan kepada personel Polri, dari tingkat komandan hingga anak buah untuk menjaga netralitas saat tahapan Pemilu 2024. Sebab, hal itu tertuang dalam aturan perundang-undangan.

“Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa polisi harus netral dan kemudian dalam beberapa aturan Kapolri juga harus netral. Para komandan dan pimpinan dalam berbagai kesempatan dan waktu selalu memberi tekanan agar polisi berada di tengah," pungkasnya.