
Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin langsung pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di sejumlah titik yang ada di Kota Bogor, Minggu 11 Februari 2024 / Foto: Dimas Yuga Pratama
Bogor, tvrijakartanews - Pemerintah Kota Bogor terus bekerja keras membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di sejumlah titik.
Hal itu dilakukan, lantaran saat ini merupakan masa tenang menjelang hari pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 besok.
Wali kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait lainnya menargetkan penertiban APK akan selesai maksimal 2 hari kedepan.
"Ya harus 2 atau 3 hari ini. Target (maksimal) selasa ya," ujar Bima Arya kepada tvrijakartanews.com usai memimpin penertiban APK, Minggu 11 Februari 2024 sore.
Meski begitu, ia menyadari bahwa pelaksanaan penertiban APK ini tak selamanya sempurna. Bahkan, ia juga sempat menemukan adanya APK yang masih tersisa dari Pemilu 5 tahun lalu.
"Ya memang ga bisa sempurna ya, bekas 5 tahun lalu pun masih tertempel di gang gang," pungkasnya.
"Tapi kita pastikan, yang besar besar yang gede gede, bendera yang ada di tempat publik, kemudian video tron, billboard, itu kita bersihkan semua," lanjutnya.
Selain itu, Bima juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut andil dalam membersihkan atribut kampanye yang terpasang di seluruh titik.
"Saya mengajak kerja sama tidak saja pimpinan partai, relawan, komunitas, tapi juga warga untuk bergerak dilingkungannya masing masing untuk membersihkan APK," bebernya.
Bima juga menegaskan, kepada masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dalam Pemilu tahun ini, agar bisa melaporkannya kepada pihak terkait.
"Kita awasi sama sama, jangan sampai ada pembiaran pelanggaran, karena jika dibiarkan, ya yang lain akan melanggar juga. Jadi sekecil apapun pelanggaran itu, tolong dilaporkan," pungkasnya.
Bukan hanya itu, Bima juga meminta kepada masyarakat untuk memviralkan kecurangan jika ditemukan.
"Tolong di upload saja di sosial media, tolong di viralkan, diramaikan saja, apapun itu. Kalau dianggap ada aparat yang tidak netral, ada politik uang, ada yang lain lain, ya silahkan saja," tegasnya.
"Ya jadi kita awasi sama sama lah, semoga tidak ada pelanggaran yang dibiarkan," tutupnya.