Jakarta, tvrijakartanews - Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan mengatakan bahwa film Dirty Vote merupakan film yang sifatnya untuk mengedukasi masyarakat tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka," kata Iwan kepada wartawan, Senin (12/1/2/2024).

Untuk diketahui, film tersebut disutradarai oleh seorang jurnalis Indonesia, Dandhy Dwi Laksono.

Pihaknya menjelaskan film ini bakal menunjukan kepada masyarakat tentang para penguasa negeri yang telah menggunakan kewenangannya secara seenaknya.

"Dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana Penguasa Kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan Demokrasi, Hukum dan mengatur semuanya baik Eksekutive, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, MK, Banwaslu, KPK, KPU, Kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya," jelas Iwan.

Melihat dari pandangan tiga Ahli Hukum Tata Negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, ketiganya telah mengatakan secara jelas bahwa telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi saat ini.

"Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," lanjut Iwan.

Menurut Iwan, semua dugaan kecurangan yang telah terjadi itu memang sudah tersusun dan terencana sebelumnya.

"Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yg tidak sebentar dan dana yg sangat besar,"

"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," kata Iwan.

Iwan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkontribusi untuk ikut serta menghukum atas perilaku pelanggaran yang dilakukan para penguasa, guna menyelamatkan negeri ini dari para pelaku tindak kecurangan.

"Kami meminta agar masyarakat menghukum Penguasa atas perilaku mereka di tgl 14 Feb 2024 dan kita harus menyelamatkan Demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan Politisi kotor, jahat dan culas," tutup Iwan.