TPN Ganjar-Mahfud Resmi Bentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Cerdas MemilihNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kebagusan, Jakarta Selatan. Foto M Julnis Firmansyah

Jakarta, tvrijakartanews - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan untuk menindaklanjuti berbagai temuan kecurangan pada Pemilu 2024. Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyatakan tim khusus itu akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.

"Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat," kata Hasto di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024.

Hasto menjelaskan proses utama dari tim khusus itu mengawal proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari bawah. Tak hanya suara Pilpres, tim juga bakal mengusut temuan dalam perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg).

"Karena itu lah, semuanya agar bersabar, karena kerja tim hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar-Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) akibat campur tangan kekuasaan," ucap Hasto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan ini juga mengutarakan pihaknya tengah mengumpulkan dugaan berbagai kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Ia menekankan, para saksi itu akan dihadirkan dalam mengungkap persoalan dugaan kecurangan dalam sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di Mahkamah Konstitusi," tegas Hasto.

Hasto menjelaskan pihaknya juga membangun komunikasi dengan Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Timnas AMIN. Menurut dia TPN dan Timnas AMIN memiliki semangat yang sama soal demokrasi Indonesia harus diselamatkan.

"Karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. Kalau pengerahan terhadap kekauasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif, maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang," pungkas Hasto.