Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, memastikan partainya tidak akan mendukung hak angket di DPR RI. Ide menggulirkan hak angket di parlemen ini pertama kali diajukan oleh capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan disetujui oleh para partai pengusung serta kubu Paslon 03.

"Demokrat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang urgent dan tidak mungkin kami ikut-ikutan untuk membangun spirit itu (hak angket)," kata AHY di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024.

Lebih lanjut, AHY mengatakan saat ini posisi Partai Demokrat berada di pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya ingin fokus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi agar benar-benar bisa menuntaskan segala kebijakan dan program kerja.

Ia mengungkap partainya juga terus menunggu hasil penghitungan suara final dari KPU. Sambil menunggu, dirinya bakal fokus pada target pencapaiannya di kementerian.

"Jadi saya tidak tertarik, sekaligus juga tidak melihat ada kepentingan hak angket. Bagi kami sudah jelas bahwa Pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan kita tahu sampai dengan hari ini terus dilakukan penghitungan suara. Kita menunggu dan menghormati hasil formal dari KPU secara resmi," kata AHY.

Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ia menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket. Menurut eks Gubernur Jawa Tengah ini, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap mendukung PDIP menggulirkan hak angket. Mereka adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.

"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi usai rapat dengan kedua koleganya itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 22 Februari 2024.

Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Februari 2024, memastikan pihaknya akan menolak hak angket.

Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap hak angket sebagai upaya yang tak perlu.