Respons Airlangga Saat JK Anggap Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah: Kita Dapat Apresiasi
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (8/3/2024).

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, penyelenggaraan pemilihan umum (2024) mendapat perhatian dunia internasional karena berjalan dengan aman dan tertib.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam merespons Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

"Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib," kata Airlangga di Kantornya, Jumat (8/3/2024).

Menurut dia, Indonesia bahkan mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, terutama di Asean. Sebab, banyak negara tak bisa menggelar Pemilu, yang diikuti oleh ratusan juta penduduknya.

"Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemaren dalam KTT Asean, hampir seluruh negara di Asean termasuk Australia mengapresiasi," ucapnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia setelah 1955.

Menurut dia, Pemilu 2024 perlu dikoreksi serta dievaluasi karena pelaksanaannya diatur oleh orang yang memiliki kekuasaan.

"Bagi saya, sering saya mengatakan ini adalah Pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Dalam sejarahnya, JK mengatakan, Indonesia pernah menganut sistem demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno dan selanjutnya menganut sistem demokrasi Pancasila pada era Presiden Soeharto.

"Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi," kata JK.

Untuk itu, politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan, apabila pemilu terburuk semacam ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, maka Indonesia akan kembali terjerumus ke zaman otoriter.

"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," imbuh JK.