Imigrasi Indonesia dan Kamboja Jalin Kerjasama Untuk Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Dokumentasi Istimewa. Dirjen Imigrasi Indonesia, Silmy Karim dan Dirjen Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal SOK Veasna

Tangerang, tvrijakartanews - Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Imigrasi Kamboja untuk menanggulangi kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang kerap terjadi di antara kedua negara tersebut. Pertemuan antara kedua negara tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu (13/03/2024), dan menjadi Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters pertama.

Dirjen Imigrasi Kamboja Letnan Jenderal SOK Veasna dan Dirjen Imigrasi Indonesia, Silmy Karim membahas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kejahatan internasional hingga kerjasama pengelolaan perbatasan.

“Indonesia dan Kamboja adalah dua negara demokratis yang merupakan mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Belakangan ini, sejumlah permasalahan menjadi perhatian bersama, salah satunya perdagangan manusia,” ujar Silmy Karim.

Dalam pertemuan tersebut, ada 8 hal yang disepakati oleh kedua negara. Meliputi pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib, penentuan status migran, melawan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan dan kebijakan manajemen migrasi serta pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.

"Imigrasi Indonesia menekankan perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat yang bermaksud bekerja di luar negeri agar menjadi pekerja migran secara legal agar terhindar dari potensi tindak kejahatan, meningkatkan posisi tawar di negara tujuan, serta mempermudah negara dalam memberikan perlindungan," ujar Silmy.

Perdagangan orang di Kamboja sering kali melibatkan penipuan online dan kerja paksa. Umumnya, calon korban direkrut melalui iklan di media sosial atau disiarkan di grup chat untuk memenuhi lowongan pekerjaan sebagai customer service atau pemasaran investasi. Sesampainya di lokasi kerja, mereka terpaksa menjual investasi palsu atau bentuk lainnya secara online.

“Dalam rapat juga disampaikan perlunya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang keimigrasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat, saat ini terdapat lebih dari 73.000 WNI yang tinggal di Kamboja. Jumlah tersebut termasuk 58.307 orang WNI yang memiliki izin kerja secara sah di Kamboja.

“Semoga Indonesia dan Kamboja bisa menjalin hubungan jangka panjang yang membawa kebaikan untuk masyarakat kedua negara,” pungkas Silmy.