Jakarta, tvrijakartanews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyebut upaya pengguliran hak angket DPR untuk untuk mengusut dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Meskipun dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR pada Selasa lalu, tiga fraksi yaitu PKS, PKB, dan PDIP telah melakukan intrupsi untuk mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu.

"Namun menurut pandangan pribadi saya hak angket insha Allah tidak akan terjadi atau terwujud," ujar Guspardi dalam keterangannya, Jumat, 15 Maret 2024.

Politikus PAN itu merasa perjalanan masih panjang sebelum hak angket bisa terwujud. Sehingga, ia meyakini hak angket tak akan terwujud.

"Apalagi partai besar menyatakan belum diperlukan, ini sesuatu yang menyatakan pendapat saya itu semakin memperkuat memperkokoh pandangan saya terhadap hak angket dan insya allah tidak akan terjadi," kata Guspardi.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron menyentuh Pemilu 2024 belum selesai. Sebab, penghitungan sedang berlangsung dan akan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.

Oleh karena itu, kata Herman, jika pemilu sudah selesai dengan berbagai koreksinya adalah wajar dan sah-sah saja. Intinya, kata dia, jangan mengada-ada atau memfitnah soal kecurangan pemilu.

"Kalau ada kecurangan, ya ada Bawaslu, kalau Bawaslu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, tentu ada Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, artinya ada medianya disitu," kata Herman.

Ia mengatakan tujuan besar berbangsa dan bernegara adalah mengawal cita-cita kemerdekaan cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil makmur.

"Cita-cita kemerdekaan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu pada akhirnya kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini yang harus kita kawal," pungkas Herman Khaeron.