Jakarta, tvrijakartanews - Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan ada sebanyak 29 persen pemilih yang memilih pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu karena adanya aliran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

"Sebanyak 29% pemilih, memilih salah satu paslon dalam pilpres karena penggelontoran bantuan sosial (bansos),"

"Politisasi Bansos bersifat problematika karena bansos hanya bisa dikendalikan oleh orang yang punya otoritas, dalam hal ini petahana," kata Hamdi dalam keterangannya yang ditulis, Rabu (3/4/2024).

Lalu ia menjelaskan bahwa di negara Nigeria, 92 persen penduduknya memilih calon pemimpin karena adanya aliran bansos dengan bentuk uang tunai.

"Bahkan, di beberapa negara seperti di Nigeria, 92% pemilih memilih calon petahana karena penggelontoran bansos dalam bentuk uang tunai (BLT)," jelas Hamdi.

Menurutnya, di masa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak boleh ada pemimpin atau pejabat negara yang ikut serta dalam mempromosikan calon pemimpin negara dengan alih-alih bansos.

Hal ini berkaitan dengan pencalonan anak dari Presiden RI, Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pemilu 2024.

"Bahwa dalam konteks Pilpres 2024, tidak ada petahana yang maju, meski bansos digelontorkan dalam jumlah besar,"

"Ada kontestan yang maju setengah petahana, dalam hal ini putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Dia adalah calon wakil presiden (Cawapres) yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto," kata Hamdi.