Jakarta, tvrijakartanews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 496,8 triliun. Menurutnya, anggaran ratusan triliun rupiah itu telah mendapat persetujuan dari DPR RI.

"Program perlinsos yang di antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Muhadjir menjelaskan perlinsos itu terdiri dari berbagai jenis. Seperti misalnya subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Ia menguraikan subsidi di antaranya berupa subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, terdapat subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

"Ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah," ucap Muhadjir.

Sementara untuk jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS yang merupakan penerima bantuan iuran PPI berjumlah sekitar 98 juta jiwa. Ia menekankan program perlinsos diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan. Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024," tegas Muhadjir.

Hari ini MK kembali menggelar sidang lanjutan PHPU atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke dalam persidangan.

Adapun empat menteri yang dihadirkan itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketua MK Suhartoyo mengingatkan pertanyaan hanya bisa dilakukan oleh para hakim konstitusi. Namun, ia mengimbau pihak pemohon, yakni kubu pasangan capres-cawapres 01 dan 03, pihak termohon KPU RI dan Bawaslu, serta pihak terkait kubu pasangan capres-cawapres 02 untuk tetap hadir ke ruang persidangan.

"Oleh karena itu tetap para pihak pemohon satu pemohon dua, pihak terkait dan termohon dan pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim," ucap Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam, 4 April 2024.

"Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman," imbuhnya.