Jakarta, tvrijakartanews.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementerian yang dipimpinnya mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 8 triliun pada APBN 2024. Penurunan terjadi setelah Kemensos tak lagi memegang anggaran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT el nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan BLT el nino sebesar Rp 7,5 triliun baru dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang paripurna pada November 2023. Ia menyebut saat itu penyaluran BLT El Nino harus selesai pada bulan Desember karena masuk dalam APBN 2023.

Ia pun mengamini, bansos yang disalurkan pemerintah tidak akan terlambat. Sebab, penting bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa bertahan hidup.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," tegas Risma.

Dalam sidang sengketa Pilpres kali ini, MK mengahdirkan empat menteri Presiden Jokowi. Mereka di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Para menteri yang hadir secara berganti-gantian memberikan keterangan ihwal beberapa isu dalam sengketa Pilpres 2024. Seperti misalnya penggunaan bansos hingga data masyarakat miskin.