Jakarta, tvrijakartanews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bantuan pangan beras 10 kg yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima (KPM) di seluruh Indonesia. Penyaluran bantuan beras ini dilakukan sebelum memasuki kalender politik khususnya pencalonan dan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Saya mau buktikan bantuan pangan dalam bentuk beras itu sudah kita mulai dari sejak tahun 2023. Jadi, kalo ada yang menyampaikan misalnya baru dimulai sesuai dengan kalender politik di Januari, Februari 2024, mohon maaf itu tidak benar,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di sela halalbihalal bersama awak media di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Arief mengatakan terkait nama Bapanas disebut-sebut dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md di MK.

Menurut Arief, bantuan pangan beras 10 kg telah dilakukan sejak 10 April 2023, dimana penyaluran bantuan tersebut sebelum agenda pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadwal di KPU pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.

“Jadi yang paling benar sebenarnya (penyaluran bantuan pangan beras 10 kg dilakukan) pada tahun 2023, itu 10 April, kalau nggak salah 10 April 2023. Kemudian (bantuan pangan beras 10 kg) lanjut," tuturnya.

Selain itu, Arief menjelaskan ingin meluruskan terkait hal tersebut dimana bantuan pangan beras 10 kg untuk meringan kebutuhan ekonomi para keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan bantuan tersebut tetap disalurkan meski pesta demokrasi Pilpres 2024 telah selesai.

“Jadi saya ingin meluruskan jangan sampai ada salah persepsi, (bantuan pangan) sudah ada sebelumnya bahkan setelah Pemilu pun juga masih dikerjakan. Minggu depan pun teman teman di Istana sudah mau cari ke mana lagi, mau ke Sulawesi Barat. Jadi ini terus (dilakukan) sambil mengecek stok Bulog yang ada di seluruh Indonesia,” imbuhnya.