Menteri AHY Bertolak ke Sulawesi Utara, Pastikan Clean And Clear Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri AHY Bertolak ke Sulawesi Utara,Untuk Pastikan Clean And Clear Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang.

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Agus Harimurti Yudhoyono(AHY )bertolak ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut),pada Minggu dini hari ( 5/5/2024).untuk melakukan peninjauan lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05) kemarin.

"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata AHY  sebelum meninggalkan Jakarta, Minggu (5/5/2024).

AHY mengatakan hasil dari keputusan dalam Rapat Terbatas yang dilakukan di Istana Negara, menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, sebab, baik untuk permukiman warga pengungsi.

"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan (Modisi) ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut , AHY mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

"Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya,"pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal.