Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Perhubungan menitipkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada pemerintah berikutnya. Selain itu, keenam proyek itu dipastikan tidak rampung pada tahun ini terkendala masalah pembebasan lahan hingga penerbitan izin lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Masih ada project yang mungkin harus selesai atau diselesaikan tahun depan. Nah oleh karenanya saya mohon dukungan dari pak Wamen KLHK karena ini terkait dari perkataan tanah ya," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam acara Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Budi Karya mengatakan pada periode 2020 - 2024 tengah menggarap 35 PSN. Sebanyak 25 proyek telah selesai masa konstruksi, 4 proyek ditargetkan rampung tahun tahun 2024, dan sebanyak 6 proyek lagi akan selesai setelah tahun 2024.

"Sebanyak 25 PSN yang telah rampung itu terdiri dari sektor transportasi laut sebanyak 11 proyek, sektor perkeretaapian sebanyak 7 proyek, dan sektor transportasi udara sebanyak 7 proyek," ujarnya.

Menurutnya, ada 4 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024, terdiri dari pengembangan pelabuhan sorong, pengembangan pelabuhan Benoa (BMTH), double track Jawa Selatan, KA Logistik Lahat- Kertapati.

Sedangkan untuk proyek yang molor penyelesaiannya pada tahun 2024 ini terdiri dari LRT Segmen Velodrome - Manggarai, MRT Jakarta East - West, MRT Jakarta North - South, Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur.

"Berikutnya, Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur, Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru, dan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi," tuturnya.

Budi Karya menambahkan dari ke enam proyek yang diproyeksikan bakal molor penyelesaiannya itu, terdapat 2 proyek yang hingga saat ini masih belum mendapatkan investor. Seperti Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi dan Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur.

"Apa yang kita lakukan, kita selalu berkoordinasi dengan swasta, dua yang belum (mendapat investor) itu inisiasi kami, tapi dilakukan oleh swasta. Satu di Sumatera Selatan satu di Jambi," ungkapnya.

Selain itu, Budi Karya menjelaskan pihaknya menginisiasi untuk mendapatkan tanah, setelah itu kita KPBU -kan kepada swasta.

"Mungkin di sini ada swastanya dan ini adalah sekali lagi KPBU dan kreatif financing di mana anggaran pemerintah relatif tidak terlalu banyak," pungkasnya.