Jakarta, tvrijakartanews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan akan terus melakukan komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya soal transisi pemerintahan dan rancangan APBN di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu komunikasi itu membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.

Menurut Sri Mulyani, komunikasi tersebut penting agar program-program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran bisa diakomodir dalam APBN 2025.

"Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.

Sri Mulyani mengatakan komunikasi dengan pemerintahan baru perlu agar terjadi kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa didukung dengan anggaran yang memadai.

"Sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas kemauannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Sri Mulyani terus menjaga komunikasi dengan Prabowo. Hal ini untuk memuluskan transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sejauh ini yang kami tahu Presiden Jokowi sudah memerintahkan dan menugaskan Bu Sri Mulyani untuk terus membangun komunikasi dengan presiden terpilih (Prabowo Subianto)," kata Prastowo.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dapat sejalan dengan APBN 2025.

“Terkait 2025, kita tunggu saja. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenko Perekonomian sedang menyelesaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang nanti dibawa dan diserahkan ke DPR untuk dibahas. Jadi, APBN 2025 sifatnya baseline, lebih memuat yang sifatnya basic untuk memberi ruang kepada pemerintah baru mengartikulasikan program prioritas," pungkas Prastowo.