Jakarta, tvrijakartanews.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan pihkanya tidak mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada 24-26 Mei 2024. Menurut Hasto, pihaknya hanya mengundang pihak-pihak yang berkomitmen menegakkan demokrasi.

“Yang diundang adalah mereka yang punya spirit menegakkan prinsip hukum demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2024.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan memiliki pijakan sejarah yang sangat kuat. Hal tersebut berkaca dari semangat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dulu berupaya melawan rezim otoriter.

“Itu legacy perjuangan demokrasi yang berkedaultan rakyat dan itu yang diundang PDIP dalam Rakernas ke-5,” ujar dia.

Ia menyebut rakernas diadakan dalam momentum semangat reformasi bergelora. Saat ini pihaknya mengklaim telah menangkap berbagai bentuk sisi gelap kekuasaan dan terekam kuat dalam memori publik.

“Bahkan tokoh masyarakat, guru besar, dan ahli hukum menyimpulkan Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal,” jelas dia.

Hasto mencontohkan pesta demokrasi dicoreng berbagai bentuk kecurangan. Hal itu diawali dengan rekayasa konstruksi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Serta dalam sejarah pemilu Indonesia, baru pertama kali ini ada dissenting opinion dari hakim MK,” tutur dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi merespons santai soal dirinya tak diundang ke Rakernas PDIP. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PDIP selaku pengundang.

"Ditanyakan ke pengundang, jangan ke saya," kata Jokowi.