Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Keuangan membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. APBN 2025 dirancang ekspansif, agar tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, ia menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5,1-5,5 persen.

"Target pertumbuhan ini menurutnya ambisius, namun masih realistis," ujarnya.

Selain itu, Bendahara Negara itu menambahkan agar kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru. Saat ini pemerintah telah mendesain rasio utang pada batas yang aman di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global," ujarnya.

Menurutnya, agar tetap menjaga rasio utang, Kemenkeu akan memaksimalkan pembiayaan internal seperti melalui Badan Layanan Umum (BLU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berbagai fraksi DPR RI telah menyampaikan tanggapannya terkait KEM-PPKF 2025.

"Pemerintah juga menghargai pandangan-pandangan dari fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyangkut pentingnya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat," pungkasnya.