Rayakan 123 Tahun Soekarno, Sekjen PDIP: Rakyat Jadi Objek Elektoral Lewat Bansos, Konsesi Tambang Dibagi-bagi
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Acara diskusi Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Foto M Julnis Firmansyah

Jakarta, tvrijakartanews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merayakan hari lahir Presiden RI pertama, Soekarno atau Bung Karno yang jatuh pada 6 Juni 2024 dengan diskusi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di usia yang sudah mencapai 123 tahun tersebut, PDIP menilai cita-cita Bung Karno soal bumi Indonesia harus jauh dari kemiskinan dinilai masih jauh dari kenyataan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut rakyat kini bahkan menjadi objek elektoral melalui bantuan sosial (bansos) dan konsesi tambang dibagi-bagi.

"Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai obyek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," kata Hasto, Kamis, 6 Juni 2024.

Hasto mengatakan Bung Karno memiliki pemikiran tentang gagasan struktur dunia yang demokratis. Bung Karno disebut mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai, dan kesetaraan setiap negara.

Pemikiran juga bentuk mempercepat kemajuan bangsa, dengan catatan bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal. Namun, hal itu terganjal dengan adanya kekuasaan dan penyakit nepotisme.

"Terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan," ucap Hasto.

Dia berharap Peringatan Hari Lahir ke-124 Bung Karno yang diperingati 6 Juni 2024 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa. Kondisi saat ini dinilai makin jauh dari cita-cita Proklamasi.

"Semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," kata Hasto.