Sri Mulyani Nilai Pengelolaan Defisit APBN Indonesia Lebih Baik
EkonomiNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat bersama Komisi VI DPR RI. (Tangkap layar akun YouTube TV Parlemen)

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia lebih baik bila dibandingkan negara lain. Sedangkan Indonesia mampu menurunkan deficit fiskal.

"Banyak negara di dunia mengalami lonjakan defisit saat COVID-19, namun tidak banyak negara yang berhasil menurunkan kembali defisit. Indonesia adalah sedikit negara yang mampu menurunkan defisit fiskal," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Sri Mulyani menambahkan sejumlah negara yang mengalami lonjakan defisit seperti India melonjak defisit 7,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 12,9 persen akibat pandemi.

"Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana defisit membengkak dari 5,8 persen menjadi 13,9 persen," ujarnya.

Menurut bendahara negara ini, Indonesia bukan pengecualian. Defisit APBN pada 2019 dan 2020 meningkat dari 2,2 persen menjadi 6,1 persen terhadap PDB.

"Dalam kurun waktu tiga tahun setelah pandemi, Indonesia berhasil menekan defisit. Per 2023, defisit Indonesia berada di level 1,6 persen," jelasnya.

Dikatakan Sri Mulyani, capaian itu jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara lain, seperti India yang mencetak defisit 8,6 persen dan AS 8,8 persen pada 2023. Tidak hanya itu, ia meningkatkan saat itu karena ekonomi terhenti dan membutuhkan dukungan bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.

"Namun, kita juga mampu menurunkan defisit secara sangat cepat dengan defisit yang relatif sangat kecil, sementara negara lain masih berjuang dengan tingkat defisit," ungkapnya.

Sama halnya dengan rasio utang, Sri Mulyani menuturkan Pemerintah Indonesia mampu mengelola rasio utang dalam level yang relatif rendah, yakni di kisaran 39 persen hingga 40 persen sepanjang 2020 sampai 2023.

Sedangkan negara lain mencatatkan rasio utang terhadap PDB dengan level yang cukup tinggi, seperti India yang berkisar 81 persen hingga 88 persen dan AS yang melampaui 100 persen.

"Namun, kita berusaha untuk tetap menjaga rasio utang pada level yang tetap rendah," pungkasnya.

Adapun untuk 2025, Kementerian Keuangan membidik defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen. Kenaikan pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 12,14 persen hingga 12,36 persen, sementara belanja negara di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen.