Tangerang, tvrijakartanews - Pemerintah Kota Tangerang berencana untuk menambah ruang belajar baru di sekolah negeri untuk mengatasi kurangnya kapasitas penerimaan siswa baru. Selain itu, Pemkot Tangerang juga sudah memiliki program sekolah gratis di 72 SD dan SMP swasta di Kota Tangerang.

Untuk tahun ini sendiri jumlah lulusan SD di kota tersebut mencapai lebih dari 31 ribu siswa, sementara hingga saat ini daya tampung SMP negeri hanya 10.800-an saja. Sehingga dikhawatirkan, akan ada konflik atas kekecewaan calon orang tua yang anaknya tak diterima di sekolah negeri.

Pengamat kebijakan publik dari Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro, berpendapat bahwa kedua gagasan tersebut bisa saja menjadi solusi asalkan ada syarat ataupun aturan terbuka yang menyertainya.

“Penyediaan rombel tambahan bisa jadi solusi, begitu juga dengan bantuan di sekolah swasta. Syaratnya hal-hal di atas itu harus menjunjung tinggi transparansi, ini sesuai dengan Asas umum Pemerintah, baik sebagai aturan Undang-undang Nomor 30 tahun 2024, tentang Administrasi Pemerintahan,” ungkap Riko pada Selasa (11/6/2024).

Menurutnya, dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) memang masih ada ketimpangan antara peminat dan kapasitas yang tersedia di sekolah, dan hal ini terjadi juga di wilayah lain. Sementara, untuk pilihan lain yaitu sekolah swasta masih dianggap memberatkan sebagian besar orang tua karena biayanya yang berbeda dengan sekolah negeri.

“Makanya, peran pemerintah adalah, pastikan layanan PPDB online terjaga dengan baik, antisipasi adanya drop sistem. Berikan juga informasi yang lengkap dan detail bagi masyarakat, buka posko, tutup celah segala kemungkinan transaksional, dan sebagainya,” ungkap Riko.

Sementara itu, kebijakan sekolah gratis dan rencana penambahan ruang kelas hingga gedung sekolah baru di Kota Tangerang mendapat sambutan baik dari sejumlah calon orang tua siswa SMP. Seperti Astri (35), warga Kecamatan Larangan ini mengaku sudah mendengar berbagai kebijakan yang dinilainya memihak pada calon orang tua siswa.

“Dengan adanya kebijakan tersebut sebenarnya semakin membuka peluang anak-anak kami untuk masuk ke sekolah negeri. Tapi, sekali lagi, ini masih menunggu PPDB diberlakukan, karena saat ini prosesnya masih pra-PPDB, seperti pemberkasan dan menunggu kode PIN,”ungkap Astri, Selasa (11/6/2024).

Lalu lainnya, tentang sekolah swasta gratis, dia mengaku, bila anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 11 Kota Tangerang karena zonasi, dirinya sudah mengincar salah satu SMP swasta terdekat dari rumahnya.

“Ada dekat rumah SMP swasta, hanya saja caranya bagaimana, kami belum tahu persis. Tapi yang saya dengar, asal memiliki KK dan KTP orang tua dari Kota Tangerang, maka kebijakan itu bisa kita rasakan,” ungkapnya.

Sehingga, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi dan tak akan ada lagi kisruh soal PPDB di Kota Tangerang.