Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memantau anggotanya agar tidak terjerat judi online. Hal ini sebagai respons dari dua kasus yang menjerat aparat, yakni anggota Polri di Mojokerto dan TNI di Yahokimo yang terlibat judi online hingga akhirnya berakhir maut.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk TNI-Polri juga kerap memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya supaya tidak terjebak judi online," kata Hadi usai acara diskusi di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (14/6/2024).

Hadi mengatakan Satuan Tugas (satgas) judi online bakal segera bekerja usai terbitnya peraturan presiden pada pekan ini. Ia menjelaskan nantinya bakal ada satgas penindakan dan pencegahan.

Hadi mengatakan satgas pencegahan ini bakal melibatkan unsur Kementerian/Lembaga dan TNI-Polri

"Supaya memberikan sosialisasi dampaknya apabila mereka melakukan judi online," katanya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan sudah banyak masyarakat yang jadi korban judi online. Berdasar data, 80 persen pelaku judi online berasal dari masyarakat kalangan tingkat menengah ke bawah.

Ia menjelaskan nominal taruhan yang dilakukan masyarakat itu sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu.

"Kisaran antara Rp100-200 ribu, itu yang 80 persen dan ini merupakan kajian dan kami mohon doanya bahwa untuk bisa memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya," kata Hadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan satgas pemberantasan judi online akan segera dibentuk untuk mempercepat pembasmian kegiatan ilegal tersebut. Menurut dia, pembentukan satgas ini perlu dilakukan lantaran perjudian online sudah menjangkiti sebagian masyarakat Indonesia.

"Satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/6/2024).

Kepala Negara menekankan, pemerintah sangat serius untuk memberantas serta memerangi perjudian online. Bahkan, pemerintah sejauh ini sudah menutup lebih dari 2,1 juta situs judi online, yang kegiatannya bersifat transnasional.

"Sekali lagi judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas dan lintas otorisasi," ucap dia.

Jokowi menambahkan, salah satu pertahanan yang paling penting agar tak terjebak dalam pusaran judi online adalah pertahanan masyarakat dan pertahanan pribadi masing-masing.

Untuk itu, dia meminta tokoh agama hingga tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan serta mengawasi aktivitas perjudian online di lingkungannya.

"Saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," kata Jokowi.

"Secara khusus, saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offl ine maupun online," tambah dia.