BI Ungkap Inflasi Indonesia Kurun 10 Tahun Terakhir Tetap Terkendali
EkonomiNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Merdeka. (Tangkap layar YouTube Sekretaris Negara)

Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan tren inflasi Indonesia kurun waktu 10 tahun terakhir menurun dan terkendali. Salah satu terendah di dunia sekarang ini.

“Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat,” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry mengatakan pihaknya memperkirakan bahwa tingkat inflasi domestic pada sisa tahun 2024 akan tetap terkendali.

"Ini bisa kita lihat dari target kisaran menapai 2,5 plus minus 1 persen," tuturnya.

Selain itu, Perry meminta kepada pemerintah untuk mewaspadai dampak situasi dunia yang masih bergejolak akibat konflik geopolitik global yang masih berlanjut dengan memitigasi risiko peningkatan harga pangan dan energi untuk mengendalikan inflasi.

"Kondisi global masih belum ramah dan berbagai tantangan ke depan perlu kita hadapi dengan upaya dan sinergi yang berkelanjutan. Kesinambungan adalah sangat penting untuk pengendalian inflasi ke depan," ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya terus berupaya mempererat sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam pengendalian inflasi melalui perluasan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh 46 Kantor Wilayah Bank Indonesia.

"Upaya tersebut dilakukan untuk mengamankan ketersediaan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi pangan serta mengatasi berbagai permasalahan structural," ungkapnya.

Selain program GNPIP, Perry menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah pun diperkuat melalui berbagai program lain, seperti ketahanan komoditas pangan, kerjasama antardaerah, fasilitas distribusi pangan, serta digitalisasi.

"Dalam kondisi global yang masih bergejolak ini, kebijakan moneter akan secara konsisten diterapkan untuk menjaga stabilitas dengan memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil," tuturnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa pihaknya juga menerapkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, antara lain melalui insentif likuiditas dan digitalisasi sistem pembayaran.

Ia menyatakan bahwa insentif tersebut diberikan kepada industri perbankan untuk penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional, termasuk hilirisasi pertanian dan UMKM pangan.

“Sementara itu, digitalisasi sistem pembayaran kami terus arahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, serta kerjasama sistem pembayaran QRIS dengan ASEAN maupun negara lain,” imbuhnya.