Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir dalam Raker bersama DPR RI. (Tangkap layar laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian)
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prospek perekonomian nasional yang stabil juga ditunjukkan oleh capaian beberapa indikator utama ekonomi seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada zona optimis.
Menurut Airlangga aktivitas manufaktur yang tetap berada pada level ekspansi, serta angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang terus mengalami penurunan.
“Kondisi ini, menjadi modal yang solid untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi. Namun, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi harus bisa didorong di kisaran 6-7 persen disertai GNI per kapita menjadi USD30.300,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Anggaran di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Jakarta, Senin (24/06).
Airlangga menjelaskan dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah terus melakukan transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
"Upaya mendorong transformasi tersebut ditempuh melalui strategi utama berupa peningkatan investasi, daya saing, nilai tambah industri, produktivitas, pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan dan konektivitas," ungkapnya.
Sejalan dengan fokus Pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas 2045, kata Airlangga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun dengan mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
"Guna mendukung pelaksanaan tema tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan 73 Program Kerja baik prioritas maupun reguler, dengan kemungkinan adanya penambahan, penggabungan serta pengembangan program, seiring dengan dinamika dalam pelaksanaannya," paparnya.
Guna mendukung pelaksanaan tema tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan 74 Program Kerja yang merupakan penjabaran sejumlah Prioritas Nasional (PN) diantaranya PN-2 Swasembada Pangan, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Hijau PN-3 Pengembangan Infrastruktur, Kewirausahaan, dan Pengembangan Agromaritim Industri, PN-4 Pengembangan SDM, PN-5 Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis SDA, PN-6 Pemerataan Ekonomi, serta PN-7 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi.
