Jakarta, tvrijakartanews - Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal ikut mempengaruhi proses Pilkada 2024 yang akan berlangsung 2024. Menurut Ari, urusan pesta politik tersebut merupakan ranah partai politik.

"Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, Ari menjelaskan Presiden Jokowi bakal menghormati keputusan partai politik dalam Pilkada 2024. Sebab, keputusan penentuan itu memang ada pada parpol, bukan Presiden.

"Kewenangan masing-masing parpol dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah," kata Ari.

Isu Jokowi bakal turut mengatur Pilkada 2024 ini imbas dari desas-desus pertemuan Kepala Negara dengan beberapa ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (28/6/2024). Mereka yang turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Cawe-cawe Jokowi dalam Pilkada 2024 juga disinyalir bakal menentukan arah kemenangan suatu calon. Hal ini berdasarkan survei teranyar dari Litbang Kompas yang mengungkap pilihan publik terhadap calon kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Hasilnya, sebanyak 54,3 persen atau mayoritas responden menyatakan bakal memilih kepala daerah yang dekat dengan Jokowi.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Litbang Kompas menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,83 persen.

Sementara untuk responden yang menyatakan tidak akan mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan Jokowi hanya 32,9 persen dan sisanya 12,7 persen tidak tahu.