Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal dalam diskusi dalam Kompas Institute, di Jakarta. (Tvrijakartanews/ John Abimanyu)
Jakarta, tvrijakartanews - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kehadiran program food estate pertama kali sudah diterapkan pada masa pemerintah Presiden Soeharto. Namun membawa dampak negatif yakni membuka lahan dengan cara pembakaran hutan.
"Jadi, itu pembukaan besar-besaran hutan yakni satu juta hektar, sudah pasti pembakaran hutannya, penanganannya rata-rata gagal," kata Faisal dalam diskusi dalam Kompas Institute, di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Faisal mengatakan untuk menjalan program food estate membutuhkan effort yang besar, untuk bisa menjadikan lahan gambut sebagai media untuk tumbuh tanaman.
"Kebutuhannya itu teknologi, SDM dan sebagainya, masih pakai pupuk kimia semisalkan. Jadi artinya sudah terjadi emisi besar-besaran, dengan membakar hutan. Peremajaannya, hasilnya dalam bentuk pertanian, gagal," ujarnya.
Selain itu, Faisal mengatakan kemudian malah program ini diulang kembali, pembukaan lahan baru di Kalimantan Tengah (Kalteng). Selanjut, di daerah Kalimantan Utara (Kaltara) dan Merauke.
"Kemudian dengan target yang sudah luar biasa besar, dan ini menargetkan daerah-daerah yang memang hutannya besar dan luas. Artinya yang dikorbankan itu memang adalah dengan dibabat dulu hutannya agar bisa menghasilkan lahan pertanian dengan jumlah yang besar," jelasnya.
Namun, kata Faisal, tidak semua food estate juga membawa negatif. Ada juga food estate yang bagus itu yang dia misalnya dengan skala tertentu yang tidak terlalu besar, yakni Tidak membabat hutan.
"Misalkan contohnya yang saya tahu itu di daerah Jawa Tengah, atau Pantura, yang Jawa Barat. Itu memang bukan daerah hutan. Dia memperbaiki kondisi lahan pertanian supaya lebih produktif dengan namanya juga food estate," ungkapnya.
Faisal menjelaskan, tapi dalam praktiknya sering kali mendengar, food estate yang terjadi di luar pulau Jawa dengan membabat hutan. Seringkali ditutupi dengan indikator itu bahwa programnya berhasil.
"Tapi itu sebenarnya tidak berhasil karena bukan dari Tanahnya ya, tapi kita tidak tahu ceritanya. Jadi jangan mengulangi kegagalan yang sama karena ini justru merusak lingkungan dan tidak menciptakan produktivitas," pungkasnya.
