Jokowi Targetkan Rp8.178,8 Triliun dari Family Office yang Layanan Crazy Rich
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Foto Sekretariat Presiden.

Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan potensi pengelolaan dana sebesar US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun dari pembentukan family office yang mengelola kekayaan orang super kaya alias crazy rich. Family office adalah kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan pengelolaan kekayaan untuk keluarga kaya.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang mengatakan potensi pengelolaan keuangan family office di dunia mencapai US$11,7 triliun. Indonesia, kata dia, menargetkan secuil dari potensi itu.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, kita bicara angka US$500 miliar itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).

Pemerintah, kata dia, akan membentuk tim khusus di bawah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Tim itu diminta mengkaji aturan hukum dan segala hal mengenai pembentukan family office.

Sandiaga menyebut Indonesia ingin belajar dari Singapura, Dubai, dan Hong Kong dalam pengelolaan family office. Beberapa lokasi menjadi calon lokasi family office Indonesia.

"Tadi di review masalah regulasinya, IKN sudah memiliki itu, tapi yang mendapatkan banyak permintaan dari komunitas office family dunia ini justru Bali," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan penerapan family office. Di beberapa negara yang sudah menerapkan family office, standar keluarga kaya memiliki setidaknya US$50 juta-US$100 juta atau setara Rp800 juta-Rp1 triliun aset yang dapat diinvestasikan.

Aset-aset itu diinvestasikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengalihkan kekayaan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Luhut mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat menarik uang keluarga kaya luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

"Tapi jangan dipajaki, tapi kalau dia investasi dari duitnya nanti, ada lapangan kerja, dipajaki," kata Luhut.