Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas atau hacker. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional.

"Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja," kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Jokowi tidak merinci secara detail soal evaluasi untuk memperkuat sistem siber tersebut. Ia mengatakan yang terpenting ada solusi supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.

Sebelumnya, PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas pada 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut ke Kominfo.

Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,” kata Hinsa.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.