Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan mendatang akan memastikan uang rakyat dapat dimanfaatkan secara baik karena dikelola dengan transparan.

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola syarat transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam pidatonya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (PHP LKPP) tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Selain itu, Jokowi juga meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tujuannya, agar pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin baik setiap tahunnya.

"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengharapkan BPK juga mendukung peralihan pemerintahannya dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto demi menjaga keberlanjutan untuk kemajuan Indonesia.

"Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil," imbuh dia.

Adapun, Presiden Jokowi sebelumnya mengucapkan selamat untuk pemerintah pusat dan daerah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengkecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan bahwa perolehan predikat WTP itu bukanlah sebuah prestasi, melainkan memang sesuatu kewajiban yang harus disandang pemerintah.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemerintah memang sudah seharusnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara baik. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mengaudit dan memeriksa penggunaan uang rakyat dan uang negara ini di setiap tahunnya.

"Setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ucap dia.