Mendagri Dorong Pemda di Sumatra Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto Sekretariat Presiden

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) di Pulau Sumatra berperan meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024. Pernyataan ini ia sampaikan setelah Kemendagri menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dimutakhirkan.

Menurut Tito, data tersebut salah satunya mengenai jumlah masyarakat yang berusia 17 tahun saat pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Ia menyebut pemutakhiran dilakukan karena ada jumlah pemilih di Pilkada Serentak 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024.

"Jadi data ini akan berbeda dengan Pemilu 14 Februari, karena antara 14 Februari sampai 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih, yang kedua yang mereka bukan anggota TNI/Polri," kata Tito melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Selanjutnya, data dari Kemendagri ini akan divalidasi oleh KPU dan jajarannya. Tito memaparkan dari data yang dihimpun, jumlah DP4 di wilayah Sumatra sekitar 43 juta pemilih yang tersebar di sejumlah provinsi.

"Itu data pemilih potensial yang sudah kami serahkan, dan ini akan divalidasi oleh jajaran KPU, orangnya ada atau tidak, orangnya sudah pindah atau tidak, sudah wafat atau tidak, dan seterusnya," ujarnya.

Menurut dia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) termasuk Dinas Dukcapil juga terus bergerak untuk merekonsiliasi data DP4. "Ketika 27 November kami harapkan yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih," ujarnya.

Pemda juga diminta untuk membantu para penyelenggara, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan gudang maupun gedung. Pemda dapat membantu penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu di daerah dengan meminjamkan aset bangunan yang bisa dimanfaatkan.

"Ini tolong koordinasi KPU, Bawaslu daerah yang belum punya tempat kantor atau gudang, koordinasi dengan kepala daerah, dan kepala daerah tolong dibantu," tuturnya..

Tito juga mendorong Pemda agar membantu distribusi logistik Pilkada Serentak 2024. Terutama daerah yang memiliki akses yang sukar ditempuh, seperti daerah-daerah terpencil.