Projo Tak Masalah Siapapun Paslon yang Menang di Pilkada Serentak 2024, Asalkan dari KIM
NewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Projo Tak Masalah Siapapun Paslon yang Menang di Pilkada Serentak 2024, Asalkan dari KIM. Foto : Istimewa

Jakarta, tvrijakartanews - Organisasi Pro Jokowi (Projo) merespon baik dari beberapa partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menyiapkan para calonnya di beberapa daerah untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Untuk diketahui, beberapa partai yang termasuk di dalam KIM seperti di antaranya Golkar, Gerindra, PAN, PSI, dan Demokrat.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Panel Barus mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mendukung partai yang ada di dalam KIM untuk mengusung para calonnya maju berkonsentrasi di Pilkada.

Menurutnya, siapapun calon yang diusung oleh beberapa partai yang berada dalam lingkup KIM untuk maju dalam Pilkada, nantinya sistem pemerintahan yang ada di daerah akan terus sejalan dengan pemerintah pusat.

"Projo ngelihatnya itu karena dengan KIM yang menang kami punya garansi pemerintah daerah ini akan senafas dengan pemerintahan terpilih di pusat," kata Panel kepada wartawan yang dikutip, Sabtu (13/7/2024).

Pihaknya pun tidak mempermasalahkan jika di suatu daerah itu yang menang misalkan dari calon yang diusung Golkar atau Gerindra, bila itu partai masih berada dalam lingkup KIM, pasti Projo akan sepakat.

"Mau Golkar yang menang mau Gerindra yang menang mau PAN, PSI, Demokrat enggak ada masalah yang penting KIM yang menang," lanjutnya.

Pihaknya pun berharap, para pasangan calon (Paslon) dari beberapa partai lingkup KIM yang nantinya akan maju dalam Pilkada tidak melawan kotak kosong, dalam artian hanya ada satu Paslon, namun di beberapa daerah harus ada beberapa Paslon.

Dengan adanya itu, rakyat secara langsung dapat menentukan pilihannya. Sehingga demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

"Saya sampaikan sebaiknya jangan lawan kotak kosong karena ini kaitannya dengan kualitas demokrasi karena kalau ada calon tunggal lawan kotak kosong nih seperti Kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, sementara kita pengennya pemilihan langsung oleh rakyat," kata Panel.